AMBON — Gindo Ginting tidak hanya sekadar memperkenalkan diri sebagai pimpinan baru di lingkungan Kanwil Imigrasi Maluku. Dalam kunjungan perdananya ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon, ia langsung turun ke lini depan untuk memonitoring pelaksanaan tugas, mengecek kondisi sarana dan prasarana, serta berdialog dengan petugas yang melayani masyarakat.
Ia menegaskan bahwa institusi keimigrasian bukan sekadar menjalankan fungsi administratif. Lebih dari itu, setiap pegawai harus mampu menghadirkan layanan yang cepat, mudah, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Imigrasi untuk Rakyat Harus Nyata, Bukan Sekadar Slogan
Dalam pengarahannya, Gindo Ginting menekankan bahwa tagline “Imigrasi Untuk Rakyat” harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Bukan hanya menjadi hiasan dinding atau jargon belaka.
“Masyarakat harus merasakan bahwa setiap layanan yang kita berikan cepat, ramah, akuntabel, dan memberikan kepastian. Itulah wajah imigrasi yang ingin kita bangun bersama,” tegas Gindo dalam forum yang juga dihadiri seluruh jajaran Kantor Imigrasi Ambon.
Ia menambahkan, setiap insan imigrasi dituntut bekerja dengan integritas, profesionalisme, disiplin, loyalitas, serta mampu menghadirkan pelayanan yang humanis, responsif, dan solutif.
Mengapa Program PIMPASA dan Desa Binaan Jadi Prioritas?
Karakteristik Maluku sebagai daerah kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara lain menjadi perhatian serius Gindo. Ia menilai kondisi geografis tersebut menuntut jajaran imigrasi untuk bekerja lebih adaptif dan kolaboratif.
Oleh karena itu, penguatan program Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) dan Desa Binaan Keimigrasian menjadi salah satu fokus utama. Program ini dinilai strategis untuk mendekatkan layanan sekaligus memperkuat pengawasan dan edukasi kepada masyarakat, terutama di wilayah dengan tingkat kerawanan keimigrasian yang tinggi.
Belanja Masalah dari Lini Terdepan
Mengakhiri rangkaian kunjungan, Gindo membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan para pegawai. Ia mempersilakan mereka menyampaikan berbagai kendala, tantangan, maupun kebutuhan yang dihadapi dalam tugas sehari-hari.
Menurutnya, forum tersebut merupakan bagian dari belanja masalah yang dilakukan Kantor Wilayah untuk memperoleh gambaran nyata kondisi di lapangan. Masukan dari seluruh pegawai akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan, menyusun langkah perbaikan, serta memberikan dukungan yang tepat sesuai kebutuhan organisasi.
“Kantor Wilayah harus hadir sebagai
