MALUKU — Pernyataan itu mengemuka dalam diskusi bertajuk Ngopi – Ngobrolin Pertahanan Indonesia yang menghadirkan Laksamana Muda TNI (Purn) Agung Pramono dan pengamat pertahanan Marapi Alman Helvas Ali. Agung menilai selama ini perencanaan pertahanan kerap mengabaikan fakta bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas laut yang tidak bisa disamakan dengan negara kontinental.
"Selama ini harusnya kita dalam merencanakan itu pendekatan utamanya adalah kondisi geografis selain hal-hal ekonomi. Sehingga dari kondisi geografis ini kita akan menelorkan strategi yang paling tepat," ujarnya, Kamis (6/8/2026).
ZEE: Wilayah yang Tidak Boleh Ada Celah
Menurut Agung, strategi pertahanan yang lahir dari kondisi geografis harus diterjemahkan lebih dulu ke dalam strategi militer sebelum menentukan kebutuhan alutsista. Tanpa tahapan ini, pembelian peralatan mahal berisiko tidak sesuai ancaman riil. Ia menekankan pengendalian laut, khususnya ZEE, bukan sekadar soal kedaulatan, melainkan pertahanan hidup negara.
"Menurut saya di ZEE itu harus kita kendalikan dan kita kuasai. Jangan sampai ada orang masuk tidak kita ketahui. Itu sudah pasti menjadi persoalan keamanan dan pertahanan kita," tegasnya.
Pernyataan ini relevan dengan fungsi Kapal PPA yang dirancang untuk patroli jarak jauh dengan kemampuan pertahanan udara memadai. Kapal ini menjadi salah satu jawaban atas kebutuhan pengawasan wilayah laut Indonesia yang membentang luas, di mana celah pengawasan sekecil apa pun bisa dimanfaatkan pihak asing.
Dari Strategi ke Alutsista: Alur yang Kerap Terbalik
Marapi Alman Helvas Ali, pengamat pertahanan yang turut berbicara dalam diskusi yang sama, menyoroti kebiasaan pengadaan alutsista yang kerap berangkat dari ketersediaan anggaran atau tawaran pemasok, bukan dari doktrin pertahanan. Kondisi ini dinilai membuat postur TNI AL tidak optimal dalam menghadapi ancaman seperti pelanggaran ZEE oleh kapal asing, pencurian ikan, hingga potensi konflik di Laut Natuna Utara.
Ia menambahkan, kehadiran Kapal PPA Kelas Brawijaya semestinya menjadi bagian dari satu kesatuan sistem pertahanan udara maritim yang terintegrasi dengan radar pesisir, pesawat patroli maritim, dan kapal perang lainnya. Tanpa integrasi itu, kapal secanggih apa pun hanya menjadi aset statis yang tidak bisa berfungsi maksimal.
Pengadaan kapal ini juga dinilai sebagai langkah strategis di tengah meningkatnya dinamika keamanan di Indo-Pasifik. Negara-negara besar kian agresif menunjukkan kekuatan militernya di kawasan, sehingga Indonesia dituntut memiliki kapabilitas deteksi dan respons yang cepat di wilayah perairannya sendiri.
Kapal PPA: Bukan Sekadar Pengganti Armada Lama
Kapal PPA dirancang dengan kemampuan multi-misi, mulai dari patroli permukaan, peperangan anti-udara, hingga dukungan operasi kemanusiaan. Fleksibilitas ini dinilai sejalan dengan kebutuhan Indonesia yang tidak hanya menghadapi ancaman militer, tetapi juga bencana alam dan operasi penyelamatan di laut.
Namun, Agung mengingatkan bahwa penguasaan ZEE tidak cukup hanya dengan kehadiran fisik kapal. Diperlukan sistem logistik, pangkalan yang tersebar, dan sumber daya manusia yang terlatih untuk menjaga kesiapan operasional secara berkelanjutan. "Pembangunan kekuatan harus holistik, tidak bisa parsial," imbuhnya.
Ke depan, TNI AL diharapkan terus memperkuat postur pertahanannya dengan menyesuaikan kebutuhan alutsista berdasarkan ancaman yang berkembang. Pengadaan Kapal PPA Kelas Brawijaya menjadi salah satu indikator bahwa arah pembangunan kekuatan mulai bergeser ke pendekatan yang lebih terukur dan berbasis kondisi geografis nasional, meski masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
