PIRU — Perbedaan data internal mencuat di tubuh Pemerintah Desa Nuruwe, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), terkait pembayaran tunjangan perangkat desa. Bendahara Desa Nuruwe, Frenscha Herclaudia Patrouw, secara tegas membantah pernyataan Kepala Desa Simon Matital yang menyebut tunggakan tunjangan hanya sekitar tiga bulan.
Melalui pesan WhatsApp kepada Porostimur.com pada Senin (3/8/2026), Frenscha menyampaikan bahwa persoalan tunggakan tidak bisa disamaratakan karena jumlah pembayaran yang diterima setiap perangkat berbeda-beda. Ia juga mengaku belum menerima haknya selama enam bulan penuh.
Frenscha merinci, untuk staf pemerintah desa, Kepala Desa Simon Matital telah membayarkan tunjangan selama dua bulan sehingga sisa tunggakan yang belum dibayar adalah empat bulan. Sementara itu, untuk anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pembayaran yang sudah dilakukan mencapai empat bulan, sehingga tunggakan yang tersisa tinggal dua bulan.
"Kalau dibilang bukan enam bulan, itu tidak benar. Kepala desa memang sudah membayar staf selama dua bulan sehingga tersisa empat bulan. Untuk anggota BPD sudah dibayar empat bulan sehingga tinggal dua bulan. Tetapi saya sebagai bendahara belum menerima hak tunjangan selama enam bulan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Frenscha mengaku memperoleh informasi bahwa dirinya sempat diperintahkan untuk tidak dibayarkan tunjangannya. Ia menyebutkan, Kepala Desa Nuruwe sempat memerintahkan Sekretaris Desa untuk menahan pembayaran tunjangan bendahara selama dua bulan dari total enam bulan yang belum diterimanya.
Informasi ini tentu menambah keruh polemik yang sebelumnya sudah bergulir di Desa Nuruwe. Sebelumnya, Kepala Desa Simon Matital menyatakan pemerintah desa telah membayarkan tunjangan selama dua bulan dan masih menyisakan tunggakan sekitar tiga bulan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kepala Desa Nuruwe, Simon Matital, maupun Sekretaris Desa terkait klarifikasi yang disampaikan oleh bendahara tersebut. Polemik ini pun dinilai berpotensi mengganggu ritme kerja pemerintahan desa jika tidak segera ditemukan titik terang.