AMBON — Rencana besar pengolahan ubi kayu terpadu di Kabupaten Buru Selatan memasuki tahap evaluasi kesiapan. Pemerintah Provinsi Maluku menggelar rapat koordinasi lintas instansi di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur Maluku, Senin (3/8/2026), untuk memastikan seluruh prasyarat investasi, terutama soal lahan, tidak menyisakan masalah di kemudian hari.
Rapat yang dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie ini dihadiri langsung Bupati Buru Selatan La Hamidi, Wakil Bupati, jajaran Kepala Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), Staf Ahli Gubernur, serta Kepala Dinas Pertanian dan Bapenda Provinsi Maluku.
Sadali menegaskan bahwa evaluasi difokuskan pada tiga hal utama: ketersediaan lahan, dukungan masyarakat, dan kesiapan petani setempat. Ia mengingatkan pengalaman sengketa lahan di Maluku yang pernah menghambat masuknya investasi tidak boleh terulang.
"Kita ingin memastikan seluruh persiapan berjalan dengan baik. Yang paling penting adalah lahan harus benar-benar clear and clean, sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," ujarnya.
Menurut Sadali, kepastian hukum atas tanah menjadi faktor utama yang memberikan rasa aman bagi investor. Tanpa jaminan itu, realisasi program senilai triliunan rupiah berpotensi mandek di tengah jalan.
Maluku mencatat luas panen ubi kayu sekitar 1.875 hektare dengan produksi mencapai 42.027 ton. Angka itu dinilai masih jauh dari potensi optimal jika industri hilir segera dibangun.
Sadali mengungkapkan, kebutuhan lahan untuk proyek ini mencapai sekitar 12 ribu hektare. Ia menyebut dampak berganda dari industri pengolahan nanti akan terasa luas.
"Jika kebutuhan lahan mencapai sekitar 12 ribu hektare, maka akan tercipta puluhan ribu lapangan pekerjaan, belum termasuk dampak berganda ketika industri pengolahannya mulai beroperasi," tambahnya.
Bupati Buru Selatan La Hamidi menyampaikan bahwa persiapan program telah berjalan intensif selama lima bulan terakhir. Pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, PTPN, PT Agrinas, dan Bappenas untuk menyelaraskan perencanaan dengan pemerintah provinsi.
"Ini merupakan gagasan besar Bapak Gubernur Maluku untuk membangun ketahanan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan mendukung penuh kebijakan tersebut," kata La Hamidi.
Dia mengklaim kesiapan daerahnya sudah mencapai sekitar 75 persen. Sisanya akan terus dimatangkan, khususnya terkait kepastian lahan sebagaimana arahan Kementerian Pertanian.
Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut pertemuan Gubernur Maluku bersama Menteri Pertanian beberapa waktu lalu. Hilirisasi ubi kayu diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi baru di wilayah kepulauan Maluku, tidak hanya bagi petani tetapi juga industri turunannya.