KPK Segel Kantor PUPR dan Dua Rumah di Pemalang, Istri Bupati Dibawa dari Pendopo

Penulis: Fajar  •  Rabu, 29 Juli 2026 | 11:49:01 WIB
Stiker segel KPK terlihat terpasang di pintu ruang kepala Dinas PUPR Pemalang, menandai akses ditutup untuk kepentingan pemeriksaan.

MALUKU — Stiker segel KPK terpasang di pintu ruang kepala dinas PUPR Pemalang. Akses ke ruangan itu ditutup untuk kepentingan pemeriksaan. Dua rumah di Perumahan Mutiara Residence, Kelurahan Mulyoharjo, juga disegel. Salah satunya diduga milik kontraktor berinisial O yang disebut memiliki hubungan kekerabatan dengan bupati.

Kronologi OTT dan Penggeledahan di Dua Titik

Bupati Anom Widiyantoro ditangkap KPK pada Selasa (28/7/2026) malam. Belum ada pernyataan resmi dari lembaga antirasuah mengenai nilai uang atau barang bukti yang disita dalam OTT tersebut.

Pada Rabu dini hari, petugas KPK terlihat melakukan aktivitas di rumah dinas bupati. Istri bupati, NFM, keluar dari pendopo didampingi tiga petugas. Belum diketahui status hukum NFM apakah sebagai saksi atau tersangka.

Dua Rumah dan Satu Kantor Dinas Disegel

Penyegelan dilakukan di tiga lokasi berbeda. Pertama, Kantor Dinas PUPR Pemalang yang menjadi pusat pengelolaan proyek infrastruktur daerah. Kedua, rumah di Perumahan Mutiara Residence yang diduga milik kontraktor O. Ketiga, rumah lain di kompleks perumahan yang sama yang belum diketahui pemiliknya.

KPK belum merinci keterkaitan lokasi-lokasi itu dengan perkara yang menjerat bupati. Dugaan sementara, OTT terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Pemalang.

Dampak pada Pelayanan Publik dan Proyek Daerah

Penyegelan Kantor Dinas PUPR berpotensi mengganggu pelayanan administrasi perizinan dan pengawasan proyek infrastruktur. Dinas PUPR merupakan salah satu instansi dengan anggaran terbesar di Pemalang, mengelola proyek jalan, irigasi, dan bangunan pemerintah.

Belum ada pernyataan dari Pj Bupati atau Sekda Pemalang mengenai langkah darurat untuk memastikan pelayanan tetap berjalan. KPK memberikan waktu terbatas bagi pegawai untuk mengambil dokumen penting sebelum ruangan disegel.

Respons Publik dan Proses Hukum Selanjutnya

Masyarakat Pemalang menanti kejelasan status hukum bupati dan istrinya. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Jika cukup bukti, mereka akan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

KPK juga berwenang menggeledah dan menyita aset-aset yang diduga terkait tindak pidana korupsi. Penyegelan kantor dinas dan rumah kontraktor menjadi sinyal kuat bahwa lembaga antirasuah tengah membangun perkara yang lebih luas dari sekadar suap penerimaan awal.

Reporter: Fajar
Sumber: inews.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top