AMBON — Kolaborasi lintas instansi ini dinilai krusial mengingat Maluku merupakan wilayah kepulauan dengan sejumlah titik perbatasan negara yang berpotensi menjadi celah masuknya ideologi kekerasan.
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku, Titus Renwarin, menyambut baik inisiatif ini. Ia menegaskan komitmen instansinya untuk mendukung upaya pencegahan melalui penyebarluasan informasi yang edukatif kepada masyarakat.
"Kami siap mendukung publikasi berbagai strategi pencegahan terorisme. Kami juga mengharapkan dukungan seluruh komponen masyarakat agar bersama-sama mencegah terjadinya terorisme dan berbagai ancaman yang dapat merugikan kepentingan kita bersama," ujarnya.
Kepala Satuan Tugas Wilayah (Kasatgaswil) Maluku Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol. I Wayan Sukarena, menjelaskan bahwa dalam setiap langkah pencegahan, pihaknya selalu melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kunjungan ke Diskominfo bertujuan membangun kerja sama dalam publikasi dan peningkatan literasi digital.
"Melalui publikasi dan edukasi yang masif, kami ingin memberikan semacam 'vaksin' informasi kepada masyarakat agar tidak mudah terpapar paham-paham yang mengarah pada radikalisme dan terorisme," kata Wayan.
Pesan-pesan pencegahan itu akan menyasar paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme secara langsung melalui kanal informasi publik yang dikelola Diskominfo.
Wayan menambahkan, selain program deradikalisasi, Densus 88 juga memprioritaskan langkah pencegahan terhadap kelompok masyarakat yang rentan terpapar. Remaja dan pelajar yang sedang berada pada fase pencarian jati diri dinilai paling riskan.
"Kelompok ini rentan terpapar paham radikalisme, ujaran kebencian, intoleransi, maupun ideologi kekerasan lainnya. Karena itu, edukasi sejak dini menjadi sangat penting," jelasnya.
Koordinasi juga diperkuat bersama BPPD Provinsi Maluku. Letak geografis Maluku yang berbatasan dengan sejumlah negara membuat pengawasan dan kolaborasi di wilayah perbatasan menjadi prioritas. Langkah ini dinilai penting untuk menutup potensi celah yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok radikal.
Melalui sinergi antara Diskominfo, Densus 88, dan BPPD, pemerintah berharap upaya pencegahan dapat berjalan lebih efektif sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Maluku tetap aman, damai, dan kondusif.