DOBO — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) memastikan penataan guru dan tenaga kependidikan tidak lagi berdasarkan asumsi, melainkan data mutakhir. Hal ini diwujudkan lewat kegiatan Advokasi dan Sinkronisasi Perhitungan serta Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berlangsung di Aula Gereja Bethel Dobo, Selasa (28/7/2026).
Kegiatan yang digagas Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) ini dibuka langsung oleh Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Aru, Adolof Pokar. Hadir pula Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aris Gainau, Sekretaris Dinas Yadi Wibowo, serta jajaran pejabat administrator dan fungsional di lingkungan Dikbud setempat.
Adapun narasumber yang dihadirkan berasal dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kepulauan Aru. Para peserta terdiri dari kepala sekolah TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Kepulauan Aru.
Menyoal Ketimpangan Distribusi Guru di Wilayah Kepulauan
Plh. Sekda Aru, Adolof Pokar, mengakui bahwa pemerataan guru masih menjadi pekerjaan rumah besar di Kepulauan Aru. Masih ada sekolah yang kekurangan guru kelas, guru mata pelajaran tertentu, hingga tenaga administrasi. Sebaliknya, sejumlah sekolah atau wilayah lain justru mengalami penumpukan tenaga pendidik.
“Melalui kegiatan ini kita berharap lahir rekomendasi yang objektif, adil, dan dapat ditindaklanjuti bersama sehingga penataan guru dan tenaga kependidikan benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan,” ungkapnya di hadapan para kepala sekolah.
Ketimpangan ini menjadi perhatian serius karena Kepulauan Aru terdiri dari ratusan pulau dengan akses transportasi yang tidak selalu mudah. Kondisi geografis tersebut kerap menjadi kendala utama dalam pendistribusian tenaga pengajar ke sekolah-sekolah di pulau terluar.
Tiga Target Utama: Validasi Data, Hitung Kebutuhan, dan Petakan Sebaran
Pokar menjelaskan, kegiatan ini memiliki tiga tujuan utama yang saling berkaitan. Pertama, melakukan advokasi untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya data valid dan mutakhir sebagai dasar pengambilan kebijakan.
“Kita tidak bisa merencanakan pembangunan pendidikan dengan baik tanpa data yang akurat. Data menjadi fondasi dalam setiap kebijakan yang akan diambil,” tegasnya.
Kedua, melakukan sinkronisasi perhitungan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan berdasarkan jumlah rombongan belajar, rasio guru terhadap peserta didik, serta beban kerja nyata di lapangan. Ketiga, memetakan sebaran pendidik untuk mengidentifikasi daerah yang kelebihan maupun kekurangan tenaga pengajar, baik di sekolah negeri, swasta, satuan PAUD, maupun lembaga pendidikan nonformal dan kesetaraan.
Hasil Pemetaan Jadi Acuan Penataan ASN, PPPK, dan Non-ASN
Hasil dari kegiatan advokasi dan sinkronisasi ini tidak akan berhenti sebagai dokumen semata. Pokar menegaskan bahwa output pemetaan akan menjadi acuan dalam perencanaan kebutuhan serta penataan Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun tenaga Non-ASN di sektor pendidikan.
“Hasil dari kegiatan ini akan menjadi acuan dalam perencanaan kebutuhan serta penataan ASN, PPPK, maupun tenaga Non-ASN di sektor pendidikan,” tegasnya.
Dirinya juga mengingatkan para kepala sekolah yang hadir untuk menyampaikan data secara jujur dan akurat. Menurutnya, komunikasi dan koordinasi antarjenjang pendidikan maupun antarwilayah perlu terus dibangun agar hasil sinkronisasi benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Sinergi Seluruh Pihak Kunci Wujudkan Pendidikan Berkualitas
Di akhir sambutannya, Pokar menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak bisa diwujudkan oleh pemerintah saja. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, tenaga pendidik, dan masyarakat agar layanan pendidikan semakin merata dan berkualitas bagi seluruh anak-anak di Kabupaten Kepulauan Aru.
“Pendidikan yang berkualitas tidak dapat diwujudkan oleh pemerintah saja. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, tenaga pendidik, dan masyarakat agar layanan pendidikan semakin merata dan berkualitas bagi seluruh anak-anak di Kabupaten Kepulauan Aru,” tutupnya.
