AMBON — Kolaborasi riset antara pemerintah daerah, akademisi, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diharapkan tidak berhenti pada kajian akademik semata. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie mendorong agar hasil penelitian diarahkan menjadi rekayasa kebijakan dan teknologi yang mampu menjawab persoalan riil masyarakat di lapangan.
Pernyataan itu disampaikan Sadali usai peluncuran Muktamar VIII ICMI 2026 yang dirangkaikan dengan peresmian Sekretariat Majelis Pengurus Wilayah (MPW) ICMI Maluku di Ambon, Minggu.
Sadali menilai sebagai provinsi kepulauan, Maluku menghadapi tantangan geografis yang kompleks. Inovasi menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi daerah sekaligus memecah keterbatasan jarak dan akses antar pulau.
"Di tengah berbagai tantangan global yang semakin kompleks, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar," ujar Sadali dalam keterangannya, Minggu.
Kapasitas intelektual yang dimiliki ICMI dinilai dapat menjadi kekuatan pendukung pemerintah daerah. Organisasi cendekiawan ini diharapkan mampu merumuskan solusi atas berbagai persoalan pembangunan yang membutuhkan pendekatan berbasis riset.
Pemprov Maluku memandang ICMI sebagai mitra strategis dalam membangun daerah yang bertumpu pada pengetahuan dan nilai keagamaan moderat. Fokus kolaborasi diarahkan pada pengembangan inovasi yang sesuai karakteristik Maluku sebagai wilayah kepulauan.
Sadali menegaskan riset yang dikembangkan harus mampu meningkatkan produktivitas, mengembangkan komoditas unggulan, serta memperluas peluang investasi. Hilirisasi hasil penelitian menjadi kata kunci agar inovasi memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
"Kami berharap BRIN bersama ICMI dapat menjadikan Maluku sebagai salah satu daerah prioritas dalam pengembangan inovasi berbasis potensi kepulauan," katanya.
Penguatan riset dinilai penting untuk membantu Maluku mengidentifikasi potensi daerah secara lebih terukur. Sektor kelautan dan perikanan, pertanian, perkebunan, hingga pengembangan sumber daya manusia menjadi bidang yang akan difokuskan.
Pemanfaatan hasil riset secara tepat dapat memperkuat daya saing komoditas lokal. Selain itu, pemerintah daerah juga terbantu dalam menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
"Kolaborasi ini harus diarahkan pada kerja nyata, sehingga riset dan inovasi tidak berhenti sebagai gagasan, tetapi dapat menghasilkan solusi yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Maluku," tegas Sadali.
Peluncuran Muktamar VIII ICMI 2026 di Ambon sekaligus menandai dimulainya persiapan agenda nasional organisasi cendekiawan muslim tersebut. Peresmian sekretariat MPW ICMI Maluku menjadi langkah awal penguatan jaringan intelektual di kawasan timur Indonesia.