Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia dibuka melemah 3,65 poin atau 0,06 persen ke posisi 6.118,04 pada perdagangan Rabu pagi. Pelemahan terjadi saat investor meningkatkan kewaspadaan menjelang penutupan kuartal III 2026 yang bertepatan dengan hari perdagangan tersebut. Indeks LQ45 turut turun 1,32 poin atau 0,22 persen ke posisi 606,84.
JAKARTA — Kepala Riset Phintraco Sekuritas, Ratna Lim, menilai pelemahan IHSG berpotensi mereda seiring berkurangnya tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Indeks sempat pulih dari level terendah harian dan membentuk long lower shadow.
"IHSG membentuk long lower shadow namun karena masih ditutup di area negatif sehingga belum menunjukkan konfirmasi reversal. Beberapa indikator lain juga belum menunjukkan terjadinya reversal," ujar Ratna dalam analisanya di Jakarta, Rabu.
Pergerakan IHSG Diperkirakan Berkonsolidasi di Kisaran 6.050-6.200
Dengan kondisi tersebut, Ratna memperkirakan IHSG cenderung berkonsolidasi pada kisaran 6.050-6.200. Investor diminta mewaspadai peningkatan fluktuasi karena perdagangan Rabu bertepatan dengan penutupan kuartal III 2026.
Dari sisi fundamental domestik, DPR telah menetapkan Rancangan Undang-Undang APBN 2027 menjadi Undang-Undang pada Selasa (29/9). APBN 2027 mempertahankan defisit fiskal sebesar Rp671,16 triliun atau setara 2,4 persen terhadap produk domestik bruto.
Target Pendapatan Negara dalam APBN 2027 Naik Jadi Rp3.435,10 Triliun
Target pendapatan negara dalam kesepakatan pemerintah dan Badan Anggaran DPR ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, naik dari usulan awal Rp3.426,03 triliun. Target belanja negara juga meningkat menjadi Rp4.106,26 triliun dari usulan awal Rp4.097,19 triliun.
"Postur APBN 2027 tersebut menunjukkan ekspansi fiskal yang relatif terjaga. Untuk kenaikan belanja terutama berasal dari belanja K/L, sedangkan transfer ke daerah dan target keseimbangan primer relatif tidak berubah," jelas Ratna.
Alokasi Pendidikan Rp824 Triliun Jadi Pos Belanja Terbesar
Sejumlah alokasi utama dalam APBN 2027 antara lain anggaran pendidikan Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, kesehatan Rp244,9 triliun, serta ketahanan pangan nasional Rp195,3 triliun.
Ratna menambahkan kebijakan fiskal itu diharapkan memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi domestik, terutama melalui konsumsi dan investasi. Meski demikian, ruang fiskal dan kebutuhan pembiayaan tetap perlu diperhatikan mengingat defisit APBN masih berada pada level 2,4 persen terhadap PDB.
