MASOHI — Rencana masuknya tenaga kerja asing asal Jepang dan China untuk mendukung operasional pabrik baru di Maluku Tengah menjadi pendorong utama penguatan pengawasan keimigrasian di daerah itu. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku dan DPRD setempat sepakat mempererat koordinasi lintas sektor guna memastikan iklim investasi tetap kondusif tanpa mengabaikan aspek pengawasan.
Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Herry Men Carl Haurissa, menyatakan pihaknya siap menjembatani komunikasi dengan para pemangku kepentingan agar pembentukan Satker Imigrasi di Masohi segera terealisasi. Kehadiran satker ini dinilai krusial untuk memperluas akses layanan keimigrasian bagi masyarakat sekaligus memperketat pengawasan terhadap warga negara asing (WNA).
Mengapa Pembentukan Satker Imigrasi Mendesak?
Geliat investasi di Maluku Tengah disebut-sebut bakal menarik kehadiran tenaga kerja asing, khususnya dari Jepang dan China. Kondisi ini menuntut kesiapan infrastruktur pengawasan yang memadai di tingkat kabupaten, bukan hanya mengandalkan kantor imigrasi yang berada di luar daerah.
“Sinergi dengan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan pengawasan keimigrasian. Kami berharap komunikasi dan koordinasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat sehingga pengawasan terhadap warga negara asing dapat dilakukan secara optimal, sekaligus memberikan kepastian hukum dan mendukung iklim investasi yang sehat di Maluku Tengah,” ujar Gindo Ginting.
Evaluasi Pengawasan WNA di Maluku Tengah
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tengah itu, kedua pihak juga mengevaluasi kondisi keimigrasian terkini. Hingga saat ini, belum ditemukan pelanggaran administrasi keimigrasian yang signifikan oleh WNA yang bekerja maupun berada di wilayah tersebut.
Meski demikian, pengawasan tetap akan ditingkatkan sebagai langkah antisipatif seiring meningkatnya mobilitas orang asing. DPRD menyatakan siap memberikan informasi terkait potensi kerawanan yang berkaitan dengan keberadaan WNA di daerah pemilihannya.
“DPRD Kabupaten Maluku Tengah berkomitmen mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Kami siap memberikan informasi terkait potensi kerawanan yang berkaitan dengan keberadaan warga negara asing serta membangun koordinasi yang baik demi terciptanya pengawasan yang efektif dan kondusif,” kata Herry Men Carl Haurissa.
Layanan Keimigrasian Lebih Dekat dengan Masyarakat
Selain aspek pengawasan, pembentukan Satker Imigrasi di Masohi diharapkan mampu memangkas jarak tempuh masyarakat yang selama ini harus mengurus dokumen keimigrasian ke luar daerah. Pelayanan yang lebih cepat dan profesional menjadi target utama dari pembentukan satker tersebut.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku bersama DPRD Kabupaten Maluku Tengah menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi. Langkah ini dinilai strategis dalam menghadirkan layanan keimigrasian yang dekat dengan warga serta menjaga ketertiban administrasi di tengah derasnya arus investasi masuk.
